inilahjateng.com (Sragen) – Komisi III DPRD Sragen sidak proyek pembangunan Jembatan Butuh di Plupuh, Kabupaten Sragen, Jumat (15/11/2024).
Pembangunan Jembatan Butuh ini dihadapkan pada masalah serius yang mengancam kelanjutan proyek.
Dewan mendesak ketegasan dan jaminan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen terkait proyek itu.
Wakil Ketua Komisi III, Joko Supriyanto menegaskan, kondisi jembatan tidak sesuai harapan karena kontraktor kurang profesional.
“Kami meminta diselesaikan, jika ternyata ada masalah kepala DPU tadi sudah kami panggil dan bersedia bertanggungjawab,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sragen, Muhammad Haris Effendi mengatakan adanya kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut.
Haris menyoroti penggunaan perancang dalam kontruksi jembatan. Padahal seharusnya ada metode yang lebih efektif dan aman yang bisa digunakan.
“Harusnya menggunakan bandul ke belakang untuk menahan rangka baja yang sebesar itu, sehingga tidak usah pakai perancah.”
“Ternyata pihak kontraktor masih menggunakan sistem perancah. Dari sisi teknis saja sudah tidak benar. Metode pelaksanaannya tidak sesuai. Hal itulah yang membuat komponen baja rangka menjadi melengkung,” kata dia.
Dia mendengar struktur bangunan yang mengalami deformasi itu sudah menelan biaya sampai Rp10 miliar.
Dia menyampaikan pekerjaannya sebenarnya tinggal erection senilai Rp1,9 miliar, cor lantai jembatan, aspal, dan oprit.
Jika melihat kondisi proyek jembatan saat ini, pihaknya sangat tidak yakin pekerjaan jembatan itu selesai tepat waktu.
Menurutnya, jika komponen baja melengkung maka bajanya tidak bisa dipakai lagi, tetapi harus diganti dengan yang baru dan harus dipesankan ke pabrik di Jakarta.
Baja yang rusak itu harus diganti semua. Termasuk baut-baut yang sudah dipakai diganti semua karena tidak bisa diapa-apakan.
“Katanya dari DPU sudah menghubungi pabrik dan siap mengganti yang baru,” tegasnya.
Haris menyatakan pekerjaan ini terancam putus kontrak karena pekerjaan tidak selesai.
Dia menjelaskan anggaran Rp 14,47 miliar itu hanya untuk bangunan pilar bawah, erection, cor beton lantai, aspal, dan oprit.
Seluruh komponen baja jembatan merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).
Anggaran Rp 14,47 miliar itu merupakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
Dulu pernah mendapat dana dari Provinsi Jawa Tengah tetapi mandek dan tinggal pilar, lalu mangkrak.
Proyek ini kembali mendapatkan bantuan Kemen PU untuk baja rangka jembatan. Haris mengatakan, dari keterangan DPU, satu bentangan jembatan baja yang digunakan senilai Rp3,7 miliar. (MPM)
