inilahjateng.com (Semarang) – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan pendapatan daerah pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Semarang tahun 2025 dihadapan peserta sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, Rabu (20/11/2024).
Ita, sapaan akrabnya, membeberkan untuk proyeksi RAPBD 2025 sebesar Rp 5,52 triliun. Jumlah ini naik dari tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 5,46 triliun.
Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025.
Sedangkan PAD ditargetkan sebesar Rp 3,82 triliun dengan rincian pajak daerah sebesar Rp 3,04 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 668,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 84,3 miliar, PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 12,3 miliar.
Sedangkan untuk pendapatan transfer dari pusat diproyeksikan Rp 1,46 triliun, transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 231 miliar.
“Jadi tadi saya menyampaikan rancangan APBD 2025. Ada beberapa yang digarisbawahi teman-teman DPRD Kota Semarang,” kata Ita, usai rapat paripurna.
Ita mengaku untuk peningkatan PAD akan dilakukan dengan beberapa upaya, misalnya menerapkan digitalisasi dalam penarikan pajak daerah dan retribusi.
Dengan optimalisasi digitalisasi ini diharapkan bisa meningkatkan PAD.
“Misalnya retribusi parkir, pajak horeka. Pajak horeka masih banyak yang umpet-umpetan. Sudah dipasang, dilepas, perlu pengawasan yang lebih,” tuturnya.
Ita menerangkan dalam penerapan digitalisasi juga sempat mengalami kendala biaya administrasi penggunaan electronic data capture (EDC).
Namun, per 1 Desember nanti, Bank Indonesia membebaskan biaya administrasi untuk transaksi di bawah Rp 500 ribu.
“Dengan adanya kebijakan itu, kami harap banyak hal yang bisa dimaksimalkan,” terangnya.
Ita menambahkan, dalam meningkatkan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB), Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
Terkait persoalan nilai jual objek pajak (NJOP), Ita memastikan, tidak ada kenaikan PBB meski ada kenaikan NJOP pada 2024.
Menurutnya, kenaikan NJOP ini sudah berdasarkan kajian dan arahan dari KPK.
“Pajak asli daerah ada masalah dimana ada kenaikan NJOP. Sudah ada kajian, arahan dari KPK. Ada hitungan dan kajian. Kalaupun NJOP 2024 naik tapi PBB tetap,” bebernya.
Adapun rencana total belanja daerah Kota Semarang pada 2025 diproyeksikan Rp 5,57 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 4,42 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,07 triliun dan belanja tidak terduga Rp 76,5 miliar.
Sekretaris Fraksi PKS, Ali Umar Dhani mengapresiasi peningkatan PAD setiap tahun.
Namun, Fraksi PKS menyoroti belanja pada sektor kesehatan, terutama dengan alokasi restribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 429.905.274.561.
“Kami meminta agar layanan kesehatan lebih ditingkatkan dengan memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata Ali saat memberikan pandangan umum fraksi.
Berdasarkan masukan dari warga, lanjut dia, pihaknya mencatat adanya kenaikan yang cukup tinggi dalam NJOP yang berdampak langsung pada beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun.
“Kami meminta Pemerintah Kota untuk melakukan koreksi penilaian NJOP agar dapat mengurangi beban masyarakat,” pintanya.
Sementara, Fraksi PKB menyoroti soal pendapatan retribusi.
Sekretaris Fraksi PKB Kota Semarang, Syaiful Bahri mengatakan, perlunya optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor nonpajak.
“Retribusi dari sektor parkir punya ruang luas untuk ditingkatkan. Pengelolaan BUMD juga ditingkatkan. Pemerintah diharaphkan tidam terus menerus menaikan sektor pajak yang dirasa berat bagi masyarakat khususnya PBB,” katanya.
Ia mengatakan jika masih banyak masyarakat yang mengeluhkan PBB. Harapannya, itu menjadi perhatian pemerintah pada 2025 mendatang. (LDY)
